JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Anggota DPR RI Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends menolak keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota minyak tanah di Maluku.
Mercy melakukan koordinasi dengan Kepala BPH Migas dan Sales Area Manager Retail PT Pertamina MOR VIII Maluku-Papua, Wilson Eddi Widjaya.
Politisi PDIP itu memperjuangkan kuota minyak tanah (Mitan) kembalikan ke kuota lama tahun 2021 atau tingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Suasana kebatinan saat membahas subsidi energi di Komisi VII dan Banggar DPR RI adalah bagaimana tetap bisa menjaga ketahanan energi nasional secara berkeadilan sebagai respons untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi covid 19.
BACA JUGA:
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Cair, Pemda Wajib Penuhi Syarat Ini – sentraltimur.com
Ini Inovasi WhatsApp untuk Voice Note – kliktimes.com
“Dapat saya sampaikan dari rangkaian pembahasan sampai dengan penetapan subsidi energi untuk tahun ini. Total subsidi yang Kementerian ESDM anggarkan mencapai Rp134 triliun, naik dari Rp131,5 triliun di tahun lalu. Rinciannya, pos subsidi migas dan LPG turun dari Rp83,7 triliun tahun lalu, jadi Rp77,5 triliun di 2022. Sedang pos listrik, naik jadi Rp56,5 triliun dari sebelumnya Rp47,8 triliun,” kata Mercy dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).
Ini Besaran Subsidi BBM
Mercy menjelaskan, DPR dan pemerintah menyepakati subsidi tetap minyak solar adalah Rp500 per liter. Dan terdapat alokasi kurang bayar sebesar Rp10,17 triliun.
Selain itu, Banggar DPR menyepakati volume LPG yang mendapatkan subsidi adalah 8 juta MT. Sementara untuk mitan dari tahun 2021 kuota sebesar 500.000 kl turun menjadi 480.000 kl. Karena beberapa daerah mulai masuk skema konversi mitan ke gas.