AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath memimpin apel perdana ASN Pemerintah Provinsi Maluku mengawali tahun 2026.
Apel dihadiri Staf Ahli Gubernur Maluku, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh ASN.
Vanath menegaskan apel perdana ini menandai dimulainya kembali pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat Maluku, khususnya di lingkungan Pemprov Maluku. “Hari ini adalah hari pertama kita kembali menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas melayani masyarakat Maluku,” ujar Vanath, Senin (5/1/2026).
Dia menyampaikan bahwa pada 20 Februari 2026 mendatang, dirinya bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa akan genap satu tahun memimpin Maluku. Dia berharap tahun 2026 dapat membawa pencerahan dan kondisi yang lebih baik bagi daerah.
Dalam situasi efisiensi anggaran yang tengah dihadapi Vanath mengajak seluruh ASN tetap semangat dan optimis, serta berharap kondisi nasional dapat segera pulih karena sangat berdampak pada daerah. “Dalam kondisi efisiensi seperti saat ini, kita harus tetap semangat dan berharap agar kondisi Indonesia bisa cepat pulih, karena sangat berpengaruh bagi kita di level bawah,” ujar eks bupati Seram Bagian Timur.
Dia meminta seluruh pimpinan unit kerja dan OPD tetap menjaga soliditas serta mampu memimpin ASN dengan baik meskipun berada dalam keterbatasan anggaran serta sumber daya. Vanath mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah tuntutan pekerjaan. “Kita harus bekerja dengan baik, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan, karena sakit itu mahal,” pesannya.
Dana transfer daerah Pemprov Maluku tahun 2026 mengalami pemotongan yang cukup besar, berdampak signifikan terhadap belanja daerah dan rencana program masing-masing OPD.
Vanath menyadari kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kritik menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, namun hal itu merupakan risiko yang harus dihadapi di tengah situasi yang berat.
Dia menegaskan pentingnya disiplin ASN dan meminta pimpinan OPD untuk menertibkan serta membina pegawainya. “Tidak mungkin setiap saat gubernur harus melakukan sidak, dan tidak mungkin wakil gubernur terus memberikan arahan. Oleh karena itu, yang bekerja itu adalah sistem, bukan orang per orang,” tegasnya.