AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Sudah enam bulan berjalan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022 belum juga dibayarkan.
Proses peralihan nama dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke TPP menjadi dalih Pemprov Maluku belum membayarkan ribuan hak pegawai negeri sipil (PNS).
Berbeda dengan di beberapa daerah sebut saja Pemerintah Kota Ambon telah membayarkan TPP ASN. Atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PNS telah dibayarkan TPP.
Padahal sejumlah pejabat Pemprov Maluku telah melaksanakan studi uji petik ke Pemprov Jawa Timur pada tahun 2021. Studi ‘banding’ itu untuk menyesuaikan perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 tahun 2020 yang mengatur tentang kriteria TPP. Dan penyesuaian atau perubahan format baru sistem manajemen kinerja,
BACA JUGA:
Masuk Rutan Ambon, Tagop Jalani Isolasi di Sel Tahanan – sentraltimur.com
Namun aneh, hingga memasuki pekan kedua bulan Juni 2022, belasan ribu PNS yang tersebar di 40-an OPD di Pemprov Maluku belum mendapatkan TPP.
Tentu saja belum dibayarnya TPP dikeluhkan ribuan PNS di lingkungan Pemda Maluku.
“Sampai detik ini TPP belum dibayarkan. Katanya akan dibayarkan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat tarus, tapi sampai pertengahan tahun 2022 belum juga dibayarkan,” keluh sejumlah PNS Pemprov Maluku kepada sentraltimur.com, Kamis (9/6/2022).
Menurutnya besaran TPP atau sebelumnya bernama TKD masing-masing PNS berbeda. Jumlah besaran perbulan sesuai golongan atau eselon, beban kerja dan tingkat kehadiran di kantor.
“Contoh TPP untuk eselon IV itu Rp1,9 juta setiap bulan, jika setiap hari kerja masuk kantor,” sebut PNS yang meminta namanya tidak disebutkan.
Akibat belum dibayarkan TPP, PNS harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan gaji yang diterima tiap bulan. “Mau seng (tidak) mau. Katong hidupi keluarga dengan gaji saja,” keluh mereka.
Meski begitu mayoritas PNS berharap TPP segera dicairkan untuk keperluan pendidikan anak-anak mereka. Sebab tahun ajaran baru pendidikan sudah di depan mata.
“Bulan ini sudah masuk tahun ajaran baru. Katong (kita) butuh uang untuk keperluan anak sekolah. Ada yang melanjutkan pendidikan di SMP, SMA atau mendaftar di perguruan tinggi,” kata PNS.