Jasmono melanjutkan, proses tersebut harus diperhitungkan secara cermat dan membutuhkan waktu. Tujuannya agar ASN bisa mendapatkan TPP sesuai dengan disiplin dan kinerjanya secara objektif.
“Alhamdulillah perhitungan TPP sudah diselesaikan oleh tim. Dan saat ini sementara berproses dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran TPP,” katanya.
Dia berharap setelah mendapatkan persetujuan, TPP akan segera dibayarkan kepada ASN dalam waktu dekat.
Ketika ditanya APBD Pemprov Maluku tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur TKD, Jasmono tidak menjelaskan. “Penjelasan tambahan terkait hal ini bisa dikomunikasikan dengan BPKAD (keuangan),” kata Jasmono.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku Zulkifli Anwar yang dihubungi tidak merespon panggilaan telepon.
Dia juga tidak membalas pesan WA ditanya seputar belum dibayarkan TPP ASN Pemprov Maluku. (ADI)