banner 728x250

Bawaslu MBD Luncurkan Pengawasan Pilkada Serentak 2024

  • Bagikan
BAWASLU MBD
banner 468x60

TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya meluncurkan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024.

Ketua Bawaslu MBD Marthinus Kerlely mengajak masyarakat bersama-sama mengawal Pilkada dengan jujur, adil, dan berintegritas, serta menjaga netralitas demi terciptanya pemilu yang damai dan terpercaya.

“Kami mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya aktif mengawal seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta mengantisipasi terjadinya politik uang, intimidasi, dan manipulasi” ujar Kerlely di halaman ruko Tiakur, Rabu (4/9/2024).

Acara Bawaslu itu dimeriahkan pertunjukan seni dan budaya. Peserta yang hadir menyambut baik inisiatif ini, mengingat pentingnya peran pengawasan dalam menjamin integritas proses Pilkada.

Baca juga :  KPU SBB Gelar PSU di Kairatu Gegara Warga Coblos Pakai KTP Tak Sesuai Alamat Domisli

Koordinator Devisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Maluku Stevin Melay menegaskan tugas utama Bawaslu adalah menegakkan hukum pemilu dengan memperlakukan seluruh peserta Pilkada 2024 secara adil dan setara, sesuai perintah undang-undang.

Ketika pasangan calon kepala daerah dan wakil resmi ditetapkan oleh KPU, Bawaslu komitmen memastikan setiap kontestan diperlakukan dengan sama, tanpa memandang jabatan atau status.

Hal ini disampaikan untuk menekankan posisi Bawaslu yang netral dan berpegang teguh pada aturan hukum dalam mengawasi proses Pilkada di MBD.

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach menekankan kualitas Pilkada adalah fondasi penting bagi kehidupan bernegara dan pemerintahan. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran sentral dalam menjaga integritas Pilkada melalui pengawasan yang cermat di setiap tahapan.

Baca juga :  Menang Pilkada Maluku, Lawamena Silaturahmi dengan Raja se-Pulau Ambon

Seluruh proses Pilkada harus diawasi dengan hati-hati untuk memastikan hasil yang berkualitas dan dipercaya oleh rakyat, karena kepercayaan publik adalah kunci untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan yang kuat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci dari penyelenggaraan Pilkada yang akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang akan terbentuk,” tegas bupati. (MBD)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

  • Bagikan