NAMROLE, SENTRALTIMUR.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menyoroti karut marut pengelolaan birokrasi pemerintahan La Hamidi-Gerson Elieser Selsily.
Penempatan pejabat yang tidak prosedural dan belum dilantiknya pejabat eselon II hingga IV menjadi bukti amburadulnya pengelolaan birokrasi.
“Pemerintahan ini nampaknya tidak punya iktikad baik untuk menata birokrasi. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pelantikan pejabat eselon II, III dan IV yang bertahun-tahun telah ada hasil seleksinya, bahkan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sudah terbitkan rekomendasi untuk segera dilantik,” kata Anggota Komisi I DPRD Bursel, Bernadus Waemese kepada sentraltimur.com, Jumat (18/7/2025).
Dia menegaskan pelantikan para pejabat eselon dan pembentukan panitia seleksi Sekda definitif semestinya masuk skala prioritas 100 hari kerja La Hamidi dan Gerson Elieser Selsily sebagai bupati-wakil bupati Bursel.
Politikus Perindo ini mengatakan tonggak utama penataan birokrasi di daerah berjuluk Fuka Bipolo ini berada di tangan bupati. “Saya katakan bupati ini hanya omon-omon atau cuma retorika kosong karena sampai sekarang tidak juga ada tanda-tanda pelantikan pejabat eselon,” sentilnya.
Julukan negatif disematkan kepada Bursel sebagai kabupaten 1000 pelaksana tugas (Plt) lantaran amburadulnya birokrasi. Sebab sudah bertahun-tahun pimpinan OPD mayoritas dipimpin Plt bukan pejabat definitif.
Menurutnya, stempel negatif itu harus segera diakhiri bupati dengan melantik pejabat eselon definitif. “Andai bupati melantik pejabat eselon, birokrasi akan sehat dan menjadi hadiah ulang tahun kabupaten Buru Selatan ke-17 serta kado yang manis untuk HUT RI 17 Agustus 2025,” kata Waemese.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bursel Ridwan Nyio memastikan dalam waktu dekat pejabat eselon II akan dilantik.
Nyio menyampaikan belum dilantiknya para birokrat eselon II akibat pergantian pejabat Direktur Pengawasan Pengendalian (Wasdal) pada Badan Kepegawaian Negara RI.