MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Sejumlah dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mendatangi DPRD Malteng.
Menemui Komisi IV, mereka mengadu belum dibayarkan insentif oleh Pemerintah Kabuapetn Malteng. Para dokter menyampaikan aspirasi dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Malteng pada Kamis (23/1/2025).
Rapat dengar pendapat dihadiri perwakilan IDI Malteng, Ketua DPRD Herry Carl Haurissa, Ketua Komisi IV Musriadin Labahawa dan anggota serta Kepala Dinas Kesehatan Malteng, M. Djali Talaohu.
Ketua IDI Malteng, Arkipus Pamuttu menyampaikan para dokter belum menerima insentif selama dua bulan, November dan Desember 2024.
Anggota IDI Amrullah Latupono mengatakan tertundanya pembayaran insentif ini bukan hal yang baru dialami oleh para dokter yang bertugas di Malteng.
Latupono berharap DPRD mendorong Pemkab Malteng untuk merealisasikan hak-hak dokter. “Kami berharap ada langkah konkrit dari DPRD dengan pemerintah agar hak-hak kami dapat disalurkan sesuai ketentuan,” tegas Amrullah.
Menanggapi keluhan hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Malteng Musriadin Labahawa menegaskan, masalah kesehatan merupakan fokus utama Komisi IV untuk segera diselesaikan.
Dia mendesak pemerintah daerah Malteng untuk ke depan tidak lagi menunda hak-hak para nakes. “Fokus kita masalah ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Kami minta Kepala Dinas memberikan kepastian kapan hak-hak mereka direalisasikan,” tegas Labahawa.
Kepala Dinas Kesehatan Malteng, Mahujali Talaohu mengatakan pihaknya tidak berwenang menunda atau menahan insentif atau gaji para dokter. Sebab terkait realisasi anggaran merupakan kewenangan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Malteng.
“Saya juga sudah menghubungi BPPKAD dan mereka sudah pastikan dibayarkan dalam waktu dekat. Kami ini bukan menentukan hal ini tapi bagian lain BPPKAD,” kata Talaohu.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa langsung menghubungi Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa untuk meyakinkan para dokter.