TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Badan Pusat Statistik melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Publikasi dalam angka tahun 2023 bersama dengan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dan instansi vertikal di kantor bupati, Selasa (21/02/2023).
FGD bertujuan untuk meningkatan peran dan fungsi institusi statistik mewujudkan satu data kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berkualitas. Dan memastikan ketersediaan, keakuratan serta konsistensi data yang akan dimuat dalam dokumen DDA dengan masing-masing produsen data.
Selain itu data yang dikompilasi harus memenuhi empat prinsip Satu Data Indonesia. Yaitu; memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi dan/atau data induk, memenuhi kaidah interoperabilitas data.
FGD ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala BPS kabupaten MBD Herlin V. Johannes bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Johzes H.F Leunufna, mewakili bupati dan Asisten Pemerintahan dan Kesra MBD Simon Dahoklory.
BPS MBD memberikan piagam penghargaan sebagai apresiasi bagi tiga OPD terpilih yang menyandang predikat sebagai dinas yang paling koperatif dan dinas yang menyampaikan data tercepat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Parawisata.
Data Elemen Terpenting Perencanaan
Johzes Leunufna menekankan data memiliki nilai penting dan strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dari data tersebut dapat diketahui sejauhmana perkembangan kabupaten apakah mengalami kemajuan atau kemunduran sehingga dapat ditentukan langkah strategis dalam pembangunan kabupaten yang lebih baik lagi, serta menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan BPS MBD.
“Atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS MBD atas kerja kerasnya dalam menyediakan data-data strategis dalam mengukur kinerja pembangunan daerah,” kata Johzes.
Johzes mengatakan data merupakan elemen terpenting dalam perencanaan dan pengevaluasi pembangunan di daerah. “Data yang benar dan akurat sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat. Sehingga pelayanan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Johzes.