JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Provinsi Maluku mendapat jatah pembangunan 3.000 rumah subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tahun 2025.
Ribuan rumah subsidi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Maluku.
Kepastian rencana pembangunan 3.000 rumah subsidi di Maluku itu ditandai dengan penandatangan kesepahaman Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN Pemprov Maluku di kantor PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Nota kesepamahan ditandatangani Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Seluruh kepala daerah di Maluku yang hadir ikut menandatangani nota kerjasama termasuk pimpinan Bank Tabungan Negara. Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun hadir dalam penandatanganan tersebut.
Sebelum penandatanganan, Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar audiens bersama Gubernur dan para Bupati serta Wali Kota se-Maluku.
“Ini kesempatan emas buat Bupati dan Wali Kota se-Maluku untuk bicara dengan Kepala BPS langsung. Supaya jauh-jauh mungkin bapak dapat data, informasi, supaya kepake karena data itu penting. Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Saran saya setelah ini bapak rapat dengan BPS,” katas Maruarar.
Menurutnya, kehadiran BTN juga vital karena BUMN itu menjadi penyalur utama rumah subsidi, dengan target nasional mencapai 220 ribu unit tahun ini.
Menteri Maruarar memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku karena berperan aktif menyukseskan program tersebut. “Itu pak Gubernur, kami menghormati bapak, itu timnya lengkap,” kata Maruarar dibalas ucapan terima kasih oleh Gubernur Lewerissa.
Seusai penandatanganan, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyampaikan apresiasi dan harapan besarnya atas penandatanganan nota kesepahaman ini.
Dia menyatakan bahwa sinergi ini diyakini akan membawa manfaat yang signifikan dan langsung terasa bagi masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Maluku Tengah.