TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2024.
Musrenbang dibuka oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Kamis (13/04/2023). Gubernur mengatakan berangkat dari visi, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan, dan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024, maka pembangunan Maluku tahun 2024 merupakan tahun penentu keberhasilan pencapaian fisik tersebut yang merupakan bagian integral, dalam mewujudkan pembangunan nasional.
“Saya berharap Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel sehingga tercapainya perencanaan daerah yang semakin berkualitas,” harap Murad.
Tiga aspek menjadi fokus dalam pelaksanaan Musrenbang. Pertama, perencanaan pembangunan tahun 2024 harus tetap memperhatikan berbagai dampak negatif akibat instabilitas keamanan dunia, ancaman inflasi maupun resesi global.
Kedua, mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Maluku untuk optimis dalam mempersiapkan kualitas dan kompetensi SDM sebagai modal dasar untuk berdaya saing, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.
Ketiga, kepada bupati/walikota agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional, serta berkomitmen meningkatkan inovasi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Semoga forum strategis ini mampu dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan, untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang sedang dihadapi,” tutupnya.
Ini Harapan Bupati MBD
Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengatakan Musrenbang RKPD ini sangat penting guna menyusun program daerah yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, rumusan usulan program/ kegiatan dari provinsi Maluku yang didanai oleh APBD dan APBN.
“Ada sejumlah program/kegiatan yang diusulkan ke Provinsi Maluku yang menjadi fokus pembangunan di MBD sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah,” jelas Benyamin.