JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach menghadiri pelantikan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie.
Sadali dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (26/4/2024).
Pelantikan Sadali berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2024 tentang pengesahan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur serta pengangkatan penjabat gubernur Maluku.
Pelantikan dihadiri Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 Murad Ismail dan istri, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkungan Kemendagri, Forkopimda Maluku, dan kepala daerah serta Pj kepala daerah di Maluku.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pelantikan Pj Gubernur Maluku ini dilakukan setelah melalui proses penilaian yang panjang.
Semua calon Pj gubernur termasuk usulan yang ada, dibahas selanjutnya disampaikan ke Mendagri dan dilaporkan serta berdiskusi dengan Presiden. “Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Penunjukan Penjabat Gubernur adalah kewenangan Presiden, sementara bupati walikotak kewenangan Mendagri,” ujarnya.
Sadali menjadi Pj Gubernur Maluku seiring purnatugas Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai gubernur dan wagub pada 24 April 2024.
Sadali memiliki kewenangan yang sama dengan tugas gubernur definitif yang dipilih oleh rakyat. Kecuali empat hal yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satunya tidak boleh melakukan mutasi jabatan, apalagi menjelang Pilkada 6 bulan sebelum pendaftaran, kecuali atas izin Mendagri.
Mutasi itu tidak boleh dilakukan oleh Pj gubernur maupun gubernur definitif, 6 bulan sebelum pendaftaran kecuali atas izin Mendagri dan sangat selektif agar tidak terjadi banyak gejolak.
“Saya kira dinamika politik di Maluku tidak ringan, oleh karena itu saya minta lakukan langkah-langkah proaktif. Kerjasama dengan Forkopimda dan stakeholder terkait di tengah situasi sekarang masa sengketa legislatif, setelah itu akan menghadapi agenda yang sangat penting yaitu pilkada serentak,” ujar Tito.
Tito mengingatkan Pj gubernur Maluku dapat segera merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai komitmen untuk membiayai pilkada. “Dalam konteks pilkada ini, penjabat sebagai birokrat non partai mengambil posisi netral biarkan bertanding secara sehat,” tegas mantan Kapolri ini.
Tugas-tugas lain yang menjadi atensi, kata Tito seperti inflasi, yang terakhir angkanya sangat baik di bawah nasional dan ini adalah kerja baik dari gubernur dan semua pihak, termasuk bupati/walikota. “Saya minta prestasi yang dibuat oleh Pak Murad dan jajaran dapat dipertahankan.” pintanya.
Tito mendorong masalah stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan dan kesehatan menjadi atensi utama. “Maluku punya sumber daya alam yang luar biasa, saya mohon karena kemiskinan ekstrem dan stunting masih cukup tinggi meskipun sudah berkurang fokuslah pada bidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga anak-anak generasi muda Maluku tidak menjadi penonton di kampung sendiri,” ujar Tito.
Dia berharap Pj gubernur membangun hubungan yang baik dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, bupati/walikota dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi dan semangat bagi semua yang ada di Maluku. Saya doakan situasi Maluku dapat dijaga sama-sama, baik stabilitas keamanan dan selama pilkada juga image yang identik dengan adanya konflik sosial dapat dihapuskan dengan adanya pilkada yang damai dan sejuk,” pesan Tito. (MBD)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News