AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya terus berkomitmen memajukan pendidikan di daerah dengan mensukseskan program Merdeka Belajar.
Namun pelbagai kendala dihadapi Pemkab MBD untuk mensukseskan Merdeka Belajar di daerah yang berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia itu.
Ini terungkap setelah Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach bersama pimpinan instansi teknis terkait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya Pemerataan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Maluku 2024.
Rakor digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi digelar di The Natsepa Hotel, Ambon, Kamis (11/7/2024).
Noach menjelaskan pemerintah daerah tetap dan terus berkomitmen membangun pendidikan di MBD, apalagi sesuai capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Provinsi Maluku masih rendah.
“Ada beberapa permasalahan yang dialami dalam implementasi Merdeka Belajar yakni ketersediaan jaringan internet, penginputan platform Merdeka Belajar dan peningkatan kompetensi guru penggerak,” ungkap dia.
Menurutnya dibutuhkan intervensi kebijakan pusat dan daerah untuk pengadaan wifi di sekolah-sekolah karena semuanya melalui internet.
Noach berharap kebijakan strategis pengembangan mutu pendidikan yang terus dikerjakan dapat membawa peningkatan capaian kinerja SPM pada waktu mendatang.
Rakor dihadiri diantaranya bupati walikota se-Maluku, anggota DPRD Maluku yang membidangi Pendidikan, Rektor Unpatti, pimpinan OPD terkait lingkup Maluku dan kabupaten/kota.
Ini Kata Pj Gubernur
Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie menyampaikan, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan.
Langkah-langkah ini mencakup perbaikan sumber daya manusia tenaga pendidik, penyediaan kapasitas dan kualitas fasilitas belajar mengajar yang memadai, serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan siswa.
Data Hasil Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) tahun 2023, capaian indikator kinerja SPM bidang Pendidikan untuk Provinsi Maluku masih sangat rendah, dengan angka 34,82. Indikator yang paling rendah adalah literasi, numerasi, dan karakter.
“Untuk menjawab permasalahan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif dan optimal, maka daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sadali juga menjelaskan rendahnya capaian kinerja SPM pada pelayanan dasar menunjukkan rendahnya kualitas intervensi daerah.
Dia mengimbau kepada seluruh daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, terutama kepada Dinas Pendidikan, agar alokasi dan penggunaan specific grant Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kinerja SPM.
Sadali menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan dasar seperti literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang menjadi permasalahan utama di satuan pendidikan wilayah Maluku.
Selain itu, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga sangat penting untuk meningkatkan mutu hasil belajar pada tahun 2025. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News