AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach menyerahkan 866 kartu kepesertaan BPJK Ketenagakerjaan kepada nelayan dan tukang tipar (petani air nira).
Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan saat Benyamin kunjungan kerja ke kecamatan Pulau-pulau Terselatan dan Kisar Utara, Selasa (23/08/2022).
Benyamin mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi warganya, secara khusus bagi pekerja rentan seperti tukang tipar dan nelayan, sehingga sewaktu-waktu ada kecelakaan, perlindungan asuransi bisa digunakan.
“Kita akan terus melakukan berbagai langkah untuk dapat melindungi masyarakat MBD. Sebanyak 866 kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagikan untuk masyarakat di kecamatan Pulau-pulau Terselatan dan kecamatan Kisar Utara,” katanya.
Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Pemkab MBD. Total Rp600 jutaan anggaran disiapkan untuk melindungi masyarakat MBD.
Dia menjelaskan, banyak manfaat yang akan diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.
Menurutnya jika terjadi risiko meninggal dunia, ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta dan Rp175 juta untuk biaya pendidikan anak sebanyak dua orang hingga sarjana.
“Ini adalah program yang luar biasa, besar manfaatnya sehingga seluruh masyarakat pekerja rentan terutama tukang tipar dan nelayan harus mengikuti program ini,” kata Benyamin.
Lindungi Pekerja Rentan
Dia berharap, program ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat MBD.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten MBD, Macaria Louhenapessy menjelaskan program ini merupakan hasil kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang utamanya untuk melindungi pekerja rentan.
Program ini baru pertama kali dilaksanakan di MBD. Dan sudah didaftarkan 5.966 orang pekerja rentan khusus bagi tukang tipar dan nelayan. “Proses validasi data akan terus kami lakukan sehingga jumlah tersebut pasti akan bertambah”, jelasnya.
Macaria berharap program ini didukung oleh semua pihak terutama pemerintah kecamatan, desa dan dusun. Karena dibutuhkan verifikasi data penduduk sesuai KTP dan data tersebut harus disampaikan para pemerintah desa.
“Perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak terutama pemerintah desa sehingga data yang disampaikan benar-benar valid dan tepat sasaran,” kata Macaria. (ADI)