AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Progres capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai sangat rendah. DPRD Maluku menyoroti kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku.
Hal ini tercermin ketika Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Maluku,menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan OPD di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (3/7/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala. Sangkala menyoroti rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah yang baru mencapai 36,91 persen dari target lebih dari Rp800 miliar hingga pertengahan tahun 2025.
Dia menyampaikan masih banyak OPD yang belum memenuhi target, bahkan ada yang belum sama sekali merealisasikan pendapatannya.
DPRD mendorong Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Hasil Daerah (PHD) melakukan konsolidasi internal memperkuat pencapaian target. “Kita akan diskusikan secara spesifik bersama mitra komisi untuk mengurai kendala-kendala yang menghambat capaian retribusi ini,” kata Sangkala.
Harapannya, setiap program OPD bisa diarahkan untuk mendongkrak pendapatan, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Dalam waktu dekat, DPRD dan pemerintah daerah akan menggelar pembahasan prognosis semester II, dengan menekankan perlunya komitmen dan pendekatan yang realistis terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Dia menyebut penting untuk mengoreksi target yang sudah tidak relevan, dan terus mendorong target yang masih memungkinkan dikejar.
DPRD dan pemerintah daerah juga telah sepakat untuk meninjau kembali Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, karena banyak tarif retribusi yang masih jauh di bawah standar dan perlu disesuaikan agar potensi PAD bisa dioptimalkan. (RED)