Klaim Luhut kemudian ditepis sejumlah pakar big data. Karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan setelah teliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu. “Pernyataan Pak Luhut dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” tegas mantan Komandan Batalyon Raider 323 Kostrad ini.
Klaim Luhut Langgengkan Kekuasaan
Menurutnya klaim Luhut adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan yang mengkhianati amanat reformasi. “Sebelumnya, skenario tiga periode gagal. Demikian juga skenario perpanjangan jabatan gagal, sekarang lanjutkan skenario tunda pemilu,” kata Jovan.
Menurutnya melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal. Skenario lain yang mungkin lakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun MPR RI.
“Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024. Karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu 2024 masih deadlock,” kata Jovan.
Skenario paling akhir, bukan tidak mungkin lanjut Jovan, pemerintah nekat mengeluarkan dekrit presiden dengan berbagai alasan. Seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan. Tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi. Ada apa dengan pemerintah?,” tegas Jovan.
Jovan sependapat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang terus digaungkan.
Takut Kehilangan Kekuasaan
Secara akal sehat dan hati nurani, menurut Jovan, ada beberapa kemungkinan alasan menunda Pemilu.
Pertama, pemerintah sudah dicekam ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome) bahkan sebelum kekuasaan berganti. Kedua, pemerintah ketakutan rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang baru bakal gagal total. Karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu.
“Baru saja kita membaca Softbank Group Corp membatalkan rencana investasinya bagi IKN. Sebelumnya pemerintah mengklaim Softbank berkomitmen berinvestasi antara 30-40 miliar dolar AS. Mundurnya Softbank ini tentunya bukan hanya soal uang, tapi juga merefleksikan ketidakyakinan investor akan proyek ini,” ungkapnya.