Berikut, pemerintah menaikkan porsi pembiayaan dari APBN hampir dua kali lipat, bahkan Menkeu sempat menjelaskan akan merealokasi sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pembangunan IKN, walaupun kemudian dibantah Menko Perekonomian.
“Waktu yang tersisa kurang dari dua tahun ini juga tidak realistis untuk memindahkan ibukota negara. Ingat memindahkan ibukota bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur. Tapi juga memindahkan kehidupan manusia dengan segala kebutuhannya di sana: air, listrik, transportasi, lingkungan perumahan, sekolah, pasar dan sebagainya. Belum lagi kita bicara sistem pertahanan ibukota yang tidak mungkin bangun dalam waktu kurang dari dua tahun. Apalagi lokasi ibukota yang baru ini lebih dekat pada hot spot regional seperti Laut Cina Selatan,” ujar lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing, Tiongkok.
Rakyat Pemegang Kedaulatan
Dia meminta pakar ekonomi dan investasi berani mengatakan dengan sebenarnya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, apakah rencana IKN ini memang layak atau tidak? “Jangan mengorbankan Pemilu sebagai hak konstitusi rakyat dengan IKN yang merupakan kehendak pemerintah,” katanya.
Demokrat setuju IKN pindah dari Jakarta, tapi Demokrat tidak setuju jika lakukan saat ini. “Ketika dana yang ada seharusnya prioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” tukas Jovan.
Dia menegaskan, jangan kehendak rakyat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu utak-atik hanya karena elit kekuasaan gagal mengatasi post power syndrome atau untuk menyelamatkan proyek mercusuar yang merupakan kepentingan elit.
“Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat, bukan sebaliknya,” tegasnya. (ADI)