Selanjutnya, ada juga BMN rumah susun yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat diserahkan kepada pemda, yayasan, ponpes, maupun universitas. Lalu, BMN-BMN lainnya yang merupakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan dan perbaikan kawasan kumuh, pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang transparan dan menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian PUPR.
Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun BMN. “Ini adalah simbol dari kehadiran negara yang berupa pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Dibangun dengan berbagai pendanaan mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui surat berharga negara atau surat utang negara. Dengan adanya aktivitas ini bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat,” katanya.
Tahun ini Kementerian PUPR kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun. Terdiri dari BMN yang akan dialihstatuskan kepada kementerian/lembaga negara senilai Rp1,54 triliun dan yang untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah/yayasan senilai Rp13,87 triliun.
Rincian BMN yang diserahkan kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News