Menurutnya sampai saat ini tidak terlihat penkondisian sosial masyarakat Obi dari masyarakat agraris ke industri oleh kebijakan rencana besar pemerintah pusat maupun daerah.
“Di angkatan kerja misalnya hingga saat ini program BLK masih terbatas soal fasilitas gedung dan jurusan,” ujar Muhlis.
Selain itu, pekerja nonskil hanya menjadi permainan orang-orang kuat tingkat desa dan di atasnya yang mempunyai koneksi ke HRD perusahan, belum lagi pengelolaan CSR yang tidak jelas arahnya, harusnya ada Perda atau perBup CSR.
Begitu pula untuk pendidikan misalnya tidak ada grand plan mengkoneksikan antara perguruan tinggi, industri dan sumber daya alam, di Obi lebih banyak lulusan SMA masuk tambang ketimbang masuk universitas.
“Dengan demikian bisa saja menurunya IQ masyarakat Obi walaupun dikelilingi oleh laut yang menyuplai protein tetapi lautnya juga berpotensi tercemar limbah,” tukasnya.
Turunnya IQ karena keterputusan tingkat pendidikan juga akan berefek pada menurunnya indek demokrasi.
“Demokrasi itu adalah sistem rasional, harus dijalankan oleh manusia yang rasional, yang rasional itu hanya bisa dijalankan oleh keterdidikan yang tak terputus antara sekolah sampai perguruan tinggi, sekarang saja menguatnya politik identitas/suku apa lagi ke depanya,” tegas Muhlis.
Dengan demikian tidak ada grand plan terkait lompatan tinggi pembangunan ekonomi ke depan. Tetapi cuma kalkulasi menambal APBN dan APBD dari sektor pertambangan.
“Naifnya, kemanusiaan alam dan sekitarnya tidak di pikirkan, padahal Pulau Obi telah dihuni bahkan sebelum negara ini terbentuk,” katanya. (ANT/RED)