“Pembuatan rencana aksi ini setelah tim BMKG melakukan verifikasi dan asesmen di lapangan. Pada sejumlah lokasi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah,” kata Dwikorita pada Minggu (5/9/2021).
Pemberian rencana aksi kepada Pemprov Maluku untuk hadapi gempa dan tsunami berisi skenario jangka pendek. Harus segera lakukan dengan waktu kurang dari setahun. Jangka menengah dengan durasi waktu 2-3 tahun dan jangka panjang, lima tahun.
Dwikorita menyatakan, berdasarkan data sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, ternyata frekuensi tertinggi terjadi di provinsi Maluku.
Dia juga menyatakan karakteristik gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera. Sehingga jargon “20-20-20” sebagai peringatan dan upaya siaga terhadap tsunami, tidak tepat berlaku di wilayah Maluku.
Karena itu, menghadapi gempa dan tsunami, Dwikorita meminta Pemprov Maluku bergerak cepat mempersiapkan masyarakat agar lebih tanggap dan menghadapi bencana gempa dan tsunami. (ANT/RED)