AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur diintruksikan menindaklanjuti sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disetujui seluruh fraksi di DPRD.
Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas menyampaikan instruksi itu dalam sambutannya dibacakan Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur pada rapat paripurna ke-17 masa persidangan ketiga di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Rabu (1/11/2023).
Keliobas mengingatkan pimpinan OPD mempersiapkan aturan pelaksanaan dari 9 Ranperda itu. “Saya mengintruksikan kepada seluruh pimpinan OPD menindaklanjuti Ranperda yang telah disetujui bersama untuk mempersiapkan aturan pelaksanaan dari Sembilan Ranperda ini,” kata Keliobas.
Pemda dan DPRD SBT dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023 telah mengusulkan Sembilan Ranperda dan telah dibahas bersama dengan Pansus DPRD SBT.
Sembilan Ranperda itu adalah Ranperda bantuan hukum, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda SBT nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Ranperda rencana pembangunan industri SBT tahun 2023-2042, Ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Berikut, Ranperda induk pembangunan kepariwisataan SBT, Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah, Ranperda pengelolaan barang milik daerah, Ranperda penetapan hari jadi SBT dan Ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani.
“Pemda dan DPRD SBT dalam rapat rapat paripurna ke-14 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023 telah mengusulkan Sembilan Ranperda dan telah dibahas bersama dengan Pansus DPRD SBT,” kata Keliobas.
Dia berharap, semoga produk hukum yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna menjadi dedikasi tertinggi Pemda dan DPRD SBT terhadap seluruh masyarakat di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu.
“Semoga produk hukum yang kita setujui bersama dalam rapat paripurna dapat menjadi dedikasi tertinggi kita terhadap seluruh masyarakat Kabupaten SBT tercinta,” harapnya. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News