LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan dapat menjalankan peran secara efektif dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
Harapan ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Malra Albertus Efruan. Dia meminta jajaran BPBD menyikapi secara serius berbagai temuan yang mencerminkan kelemahan kinerja lembaga tersebut.
“Dengan kondisi fasilitas dan tenaga seperti sekarang, BPBD justru seperti menciptakan bencana baru. Bagaimana masyarakat bisa bergantung kepada mereka?” ujar Albertus dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024 dan persiapan anggaran 2026 di Gedung DPRD Malra, Senin (14/7/2025).
Menurutnya diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap BPBD agar lembaga ini mampu bertransformasi menjadi institusi yang tanggap, transparan, dan fokus dalam pelayanan kebencanaan kepada publik.
Senada diucapkan Anggota Komisi III DPRD Malra Rosmita Indah Lestari. Dia menilai BPBD belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Dia menekankan pentingnya penanganan terhadap persoalan mendasar, salah satunya adalah kehilangan aset. “Kita sudah dalam proses pembahasan anggaran tahun 2026. Persoalan seperti kehilangan mesin dan lainnya harus segera diurus, tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
BPBD Malra tidak memiliki nomor kontak darurat aktif yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian terhadap tugas utama BPBD.
Rosmita menyoroti hilangnya dua unit mesin speedboat merkuri 250 HP yang belum dilaporkan. Dia menegaskan seluruh aset yang hilang harus melalui proses penghapusan sesuai ketentuan sebelum dilakukan pengajuan anggaran baru.
“Penggunaan anggaran BPBD lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan operasional internal kantor dibandingkan dengan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kebencanaan,” kata Rosmita. (RED)