MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Kabupaten Maluku Tengah merespons aksi mogok pelayanan oleh dokter spesialis di RSUD Masohi.
DPRD Malteng menggelar rapat dengar pendapat bersama manajemen RSUD Masohi dan perwakilan dokter, Kamis (26/6/2025).
Aksi mogok yang berlangsung sejak Rabu (25/6/2025) ini dipicu pernyataan Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar yang dinilai menyinggung sejumlah dokter melalui gaya komunikasi publiknya yang dianggap tidak etis.
Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa mengatakan rapat ini untuk menjembatani kesalahpahaman antara manajemen RSUD Masohi dan para dokter spesialis serta mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Menurut Haurissa tujuan rapat dengar pendapat adalah mengonsolidasikan kedua belah pihak agar bisa mencapai kesepahaman bersama untuk memperbaiki pelayanan di RSUD Masohi.
Haurissa meminta agar semua pihak fokus pada perbaikan sistem pelayanan dan tidak lagi melakukan aksi mogok yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Politisi Partai Gerindra berharap persoalan miskomunikasi di internal RSUD Masohi tidak sampai mengorbankan rakyat yang membutuhakn agar pelayanan Kesehatan tetap berjalan, dan semua persoalan diselesaikan secara internal.
Ketua Komite Medik RSUD Masohi dr. Reza Pahlevi Amahoru menjelaskan mogok pelayanan dilakukan karena keterbatasan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang menghambat proses pelayanan kepada pasien.
Selain keterbatasan obat, pernyataan direktur RSUD Masohi Anang Rumuar membuat para dokter tersinggung. Mereka mendesak Rumuar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Selama aksi mogok dokter, pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap dibuka, sementara pelayanan rawat jalan dihentikan untuk sementara waktu hingga kebutuhan medis terpenuhi.
Pelayanan di RSUD Masohi agar tetap berjalan optimal, DPRD mendorong Pemkab Malteng segera melakukan evaluasi sistem pengadaan, memperkuat alokasi anggaran, memperbaiki tata kelola rumah sakit secara menyeluruh demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Masohi. (RED)