Agenda penyiapan kebutuhan anggaran Pilkada bulan hanya menjadi tanggungjawab provinsi, namun juga kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
“Ini penting untuk ditindaklanjuti bersama dengan Pemda di 11 kabupaten/kota untuk membicarakan kebutuhan anggaran Pilkada gubernur maupun bupati/walikota,” kata Melkianus. (ADI)