AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pasien Covid-19 belum dibayarkan RSUD dr. M. Haulussy Ambon.
Komisi IV DPRD Maluku memberikan peringatan kepada Direktur RSUD dr M. Haulussy, Nasarudin segera membayarkan instensif bagi 1.032 Nakes yang melayani pasien covid-19 tahun 2021.
Berdasarkan penjelasan tim juknis jasa Covid-19, semua instruksi Inspektorat Maluku, telah dilakukan baik sosialiasi maupun tanda tangan berita acara. “Tim juknis sudah tidak ada masalah karena semua permintaan Inspektorat telah dilakukan seperti sosialisasi dan tanda tangan berita acara. Sebenarnya pembayaran sudah dapat dilakukan satu dua hari ini,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin usai melakukan tinjauan lapangan di RSUD M. Haulussy, Rabu (5/4/2023).
Selama ini dalam pertemuan di DPRD, Direktur RSUD M. Haulussy, Nasaruddin selalu menyampaikan jika persolaan berada pada tim Juknis. Tetapi setelah dikroscek justru persolaan besar berada di Nasaruddin yang tidak berani mengambil keputusan.
Menurutnya, Nasaruddin harus berani untuk mengambil keputusan seberat apapun risiko yang harus diterima. Sebab tidak ada keputusan yang tidak mengandung risiko, apalagi Inspektorat Maluku menegaskan tidak ada persoalan terkait pembagian jasa Covid-19.
Selain itu, persoalan pembayaran insensif Nakes terletak pada mundurnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak mau menandatangani pembayaran karena ada sebagian pegawai yang tidak setuju dengan perhitungan insentif.
“Ini alasan yang mengada-ada sebab uang ada direkening dan pembayarannya menggunakan rekening. Artinya fisik uangnya tidak ada di pegawai, jadi untuk apa takut. Saya menduga mundurnya PPTK karena ditakut-takuti,” ujar politisi PPP ini.
Dia menegaskan jika Nasaruddin harus tegas terhadap bawahan jika PPTK mengatakan mengundurkan diri, mestinya dicari pengganti agar pembayaran insentif Nakes dapat dilakukan bukan sebaliknya membiarkan masalah ini berlarut-larut dan merugikan banyak orang.