Ia menambahkan evaluasi APBD tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan angka-angka semata. Setiap rupiah anggaran harus dapat diukur manfaatnya serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Maluku. Dengan demikian, pembahasan pertanggungjawaban APBD diharapkan menjadi momentum memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja daerah sekaligus memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (RED)
DPRD Maluku Dorong APBD Berbasis Data Akurat, Kesejahteraan Rakyat Jadi Fokus
