AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menemui Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PUPR, Rudi Siahaan.
Kunjungan ini untuk menyampaikan aspirasi, terkait dengan dana Inpres jalan daerah. Kedatangan dipimpin koordinator Komisi III yang juga Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun didampingi Ketua Komisi III Richard Rahakbauw dan anggota Komisi III di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw kepada Rudi Siahaan menanyakan kapan dana Inpres jalan daerah dikucurkan. “Dana itu akan dikucurkan lewat BPJN untuk membangun jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Yang ingin kami tanyakan adalah, kapan dana inpres itu bisa diluncurkan,” tanya Richard.
Wakil Ketua Komisi III Saudah Tuankotta/Tethool mengaku khawatir, dana Inpres jalan daerah ini hanya untuk daerah-daerah industri.
“Jika itu terjadi Maluku tidak akan kebagian dana Inpres jalan daerah. Kami ini seperti pengemis. Tapi itulah yang harus kami lakukan, demi pembangunan di Maluku. Harapan kami, Maluku bisa maju sama dengan daerah lain. Dan dana inpres jalan daerah ini, mungkin bisa menjadi solusinya,” tegas Saudah.
Saudah menegaskan Maluku sangat membutuhkan dana inpres jalan daerah untuk membuka keterisolasian antara wilayah satu dengan yang lain. Dengan terbangunnya infrastruktur, bisa menurunkan angka kemiskinan di Maluku.
“Salah satu penyumbang kemiskinan adalah, infrastruktur yang tidak memadai. Saya yakin benar, jika infrastruktur dibangun, maka angka kemiskinan di Maluku bisa mengalami penurunan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III, Fauzan Alkatiri mengungkapkan, jika jalan lintas Pulau Seram belum terkoneksi seluruhnya. “Jika kita hanya berharap APBD Provinsi Maluku yang kecil, tentunya pembangunan infrastruktur sangat minim dilakukan. Untuk itu, kami datang ke sini untuk meminta bantuan pemerintah pusat,” katanya.