Bila ada kendala menyangkut dengan pembangunan ANP dan LIN, menurut dia, persoalan itu harus disampaikan oleh pemerintah ke daerah agar bisa dicari alternatif lain, sehingga dapat diantisipasi oleh Pemda Maluku dan bukannya dialihkan sepihak.
“Hanya karena belum tahu apa kendalanya, lalu tiba-tiba dialihkan dengan alasan keuangan. Sementara masyarakat juga tidak mengetahui soal itu padahal program ini merupakan janji negara kepada Maluku,” Jelas politisi partai Gerindra.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhamad Malawat memastikan program ANP sebagai pendukung LIN di Maluku tetap akan berjalan.
Dia bilang, setelah memperhatikan pemaparan dari Kementerian Perhubungan, ANP tetap direalisasikan menggunakan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Luas lahan yang disiapkan sekitar 158,56 hektar.
Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan akan menangani anggaran pembebasan lahan untuk rencana pembangunan ANP di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), Kabupaten Maluku Tengah. (ADI)