AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga beras.
Sebab kenaikan harga beras di tingkat konsumen masih terus terjadi, bahkan telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, baik itu beras medium, maupun beras premium.
Karena itu Pemprov dan Pemda kabupaten/kota didesak agar segera melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras. “Pemerintah harus melakukan operasi pasar, untuk memastikan agar semua stok beras sampai ke pengecer dan pedagang,” ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, Selasa (10/10/2023).
Operasi pasar selain dalam upaya menstabilkan harga juga dapat mencegah terjadinya penimbunan. Untuk itu, upaya ini harus dilakukan secara intens, dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk Bulog dan aparat penegak hukum.
Upaya lainnnya, kata politisi PKS ini, Bulog juga mengambil langkah konkrit termasuk menggunakan stok beras di gudang untuk dilepas ke pasar dalam rangka mengendalikan harga. “Ada stok yang cukup banyak datang dari import beras dari Vietnam yang masuk di
Bulog untuk digunakan guna menekan naiknya harga beras,” ujarnya.
Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga beras. “Pemerintah daerah juga diberikan kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggunakan dana BTT. Kita berharap pemerintah bisa cepat tanggap akan hal ini,” kata Sangkala. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News