AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Pedesaan Kawasan Timur Indonesia (BangKIT) mengakhiri tugasnya di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Program BangKIT bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya peningkatan penghidupan masyarakat desa yang dihasilkan melalui mekanisme perencanaan berbasis masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi dengan sistem perencanaan desa.
Berjalan di SBT selama dua tahun, program BangKIT menjangkau 34 desa dan kini memasuki tahap akhir pelaksanaan. Wakil Bupati SBT, M. Miftah T.R Wattimena memberikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang dalam hal ini JSDF dan Bank Dunia yang telah menjadikan SBT sebagai wilayah program BangKIT.
“Saya berharap program yang sudah dijalankan oleh BangKIT ini dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan angka penurunan stunting dan kemiskinan dengan mengintegrasikan program mereka ke dalam program Pemda” kata Wattimena saat penyerahan hibah aset BangKIT ke Pemda SBT, Senin (23/6/2025).
Dengan integrasi ini, harapannya program BangKIT dapat menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah berjulk Ita Wotu Nusa ini. Dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Koordinator Program BangKIT kabupaten SBT, Neny Wakano mrnjelaskan saat ini memasuki tahap akhir pelaksanaan. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat, bukan pada bantuan fisik.
Salah satu kegiatan terbaru adalah pertemuan koordinasi akhir untuk mengumpulkan data capaian program, pembelajaran, dan kompilasi data. Selain itu, pemantauan perkembangan program yang difasilitasi oleh tim BangKIT.
“Sekitar dua tahunan BangKIT di kabupaten SBT, banyak problem yang kami temui. Kami bersama dengan pemda meminimalisir permasalahan di desa. Sekali lagi BangKIT hanya stimulant,” kata Wakano.
Program BangKIT bekerja dengan menggunakan pendekatan inklusif dan melibatkan seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi desa dan sistem pangan. Dia berharap apa yang sudah dikerjakan dan dicapai bersama akan berkelanjutan. “Kita kita telah melatih dan mendampingi masyarakat hingga pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan inklusif,” ujarnya.