“Di Orde Lama kita juga sekian lama melakukan pemilu, tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19? Bagaimana memulihkan ekonomi? Atau bagaimana kita memiliki kepemimpinan baru lewat pemilu?” ujarnya.
Penundaan Pemilu
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa hasil survei terkait tambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 atas dasar penanggulangan COVID-19.
Yang mengatakan sangat setuju dan setuju atas wacana itu, katanya mencapai 35,5 persen. Sedangkan jumlah yang mengatakan kurang setuju sebanyak 32,9 persen dan tidak setuju 25,1 persen.
Survei ini ini lakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih karena usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2.020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi.
Selain itu, penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Dengan asumsi metode dan ukuran sampel, dia menekankan, toleransi kesalahan dari survei ini plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka.
“Penundaan pemilu sampai 2027 yang kurang setuju atau tidak setuju itu masih mayoritas tetapi yang setuju atau sangat setuju itu angkanya cukup lumayan 35,5 persen. Jadi itu penundaan pemilu hingga 2027,” kata Burhanuddin. (VIV/RED)