Dengan struktur lebih sederhana, pemerintah bisa lebih fokus pada prioritas pembangunan nasional tanpa terjebak dalam birokrasi berbelit.
Menyasar Rakyat Kecil
Upaya penghematan anggaran sering kali berujung pada pemotongan subsidi atau program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Padahal, ada banyak pos pengeluaran yang bisa dioptimalkan tanpa membebani rakyat kecil. Salah satunya adalah anggaran untuk birokrasi pemerintahan yang gemuk.
Memangkas kabinet berarti mengurangi biaya operasional negara dalam skala signifikan. Anggaran yang biasanya digunakan untuk mendanai kementerian yang tumpang tindih bisa dialihkan untuk program-program lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan cara ini, efisiensi anggaran tidak menjadi beban bagi masyarakat, melainkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Namun, perampingan kabinet bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah aspek politik. Jabatan menteri sering kali menjadi bagian dari “kompromi politik” dalam sistem pemerintahan koalisi seperti di Indonesia.
Penunjukan menteri tidak selalu didasarkan pada kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai bentuk pembagian kekuasaan kepada partai politik pendukung. Inilah mengapa keberanian politik sangat dibutuhkan. Jika Prabowo benar-benar ingin menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten, dia harus mampu melampaui kepentingan politik jangka pendek demi kepentingan nasional.
Mengelola kabinet yang lebih ramping mungkin akan mengurangi “ruang tawar” bagi partai politik, tetapi justru menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Gagasan penghematan anggaran adalah langkah positif, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan.
Mengapa tidak memulai dari perampingan kabinet? Selain menghemat anggaran, langkah ini juga dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, efisiensi bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan negara, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik dengan bijak, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.