AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno adalah pemerintahan yang paling buruk dari pemerintahan sebelumnya.
“Diakhir kepemimpinan pemerintahan ini sesuai dengan penilaian Fraksi Partai Golkar ternyata memang lebih buruk dari pemerintahan sebelum-sebelumnya dan ini menjadi catatan,” kata Ketua Fraksi Golkar, Anos Yeremias menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Maluku penyampaian KUA PPAS APBD 2024, Kamis (16/11/2023).
Keterlambatan Pemprov Maluku dalam menyampaikan dokumen KUA PPAS APBD 2024 ke DPRD untuk dibahas juga merupakan bukti buruknya pemerintahan Murad-Orno.
“Sampai hari ini kami bersyuku, walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya menyampaikan dokumen KUA dan PPAS. Bagi kami ini memang sudah sangat terlambat, tetapi dari pada tidak sama sekali,” sindir Yeremias.
Dia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan bersama DPRD intens hadir. Karena bukan tidak mungkin salah satu alasan keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS ke DPRD akibat kelalaian TAPD.
“Kami menduga juga keterlambatan dokumen ini karena kelalaian TAPD. Itulah sebabnya kami minta kepada Sekretaris Daerah Maluku tidak lagi meninggalkan daerah,” tegas Yeremias. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News