MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Fraksi PDIP menolak Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Maluku Tengah 2025-2045.
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menyoroti bobroknya pelayanan di RSUD Masohi. ”Pelayanan kesehatan di Maluku Tengah bobrok sekali. Tidak ada perhatian serius dari Pemda untuk ketersediaan obat-obatan dan pelayanan,” tegas, Julianus Wattimena menyampaikan kata akhir Fraksi PDIP, Jumat (12/9/2025).
Ia bahkan mengatakan lebih baik rumah sakit milik Pemkab Malteng itu dibubarkan dan membangun rumah sakit swasta.
Wattimena menyampaikan atensi pada sejumlah sektor di Malteng, salah satunya pemerataan bantuan dana hibah ke kampus-kampus. ”Kami minta perhatian pak bupati untuk tiga perguruan tinggi dibantu hibah agar mahasiswa terbantu untuk biaya perkuliahan,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga menekankan rencana pemekaran wilayah dapat diselesaikan secara bijak dan arif termasuk tapal batas. Karena itu kata dia, jika ada keinginan pemekaran perlu ditindaklanjuti. “Sampai hari ini menjadi persoalan antara Malteng dan kabupaten SBT maupun Malteng dengan kabupaten SBB termasuk Tanjung Sial,” ungkap Wattimena.
Fraksi PDIP juga menyoroti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang telah diangkat belum mendapatkan haknya. Fraksi PDIP menolak Ranperda untuk ditetapkan sebagai Perda. ”Karena Ranperda belum disampaikan melalui anggota fraksi yang ada pada komisi III,” kata Wattimena. (RED)