AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Sudah empat bulan ratusan gaji tenaga honorer di RSUD M. Haulussy Ambon belum dibayarkan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno menyayangkan kondisi yang dialami 200-an honorer di rumah sakit milik Pemprov Maluku ini.
Menurutnya hak honorer yang belum dibayarkan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya RSUD Haulussy membiarkan banyak orang menderita dalam banyak hal dan ini tidak boleh dibiarkan.
“Ini sebuah proses pelanggaran terhadap HAM. Keterlambatan terhadap hak-hak honorer tentu membuat mereka menderita, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang lagi tidak stabil. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan,” tegas Jantje, Senin (13/3/2023).
RSUD Haulussy harus memberikan hak honorer apalagi ini sudah bulan Maret. Dengan kondisi ini honorer bisa menempuh langkah hukum.
“Semua orang yang berkerja di semua instansi termasuk RSUD upahnya harus dibayarkan. Ini bentuk pelanggaran HAM. Secara hukum mereka bisa menuntut pemerintah karena pemerintah mempekerjakan orang dan menggunakan tenaganya tapi tidak memenuhi hak-hak mereka,” tegas politisi Partai Perindo ini.
Wakil Komisi IV DPRD Maluku Tien Renyaan menyampaikan persoalan yang dihadapi RSUD M. Haulusssy telah ditangani pimpinan DPRD Maluku. “Persoalan RSUD Haulussy telah ditangani oleh pimpinan dan sebaiknya ditanyakan ke sana. Saya sudah jenuh dengan pengelolanya,” katanya. (ADI)