Dian pun mencatat sejumlah masalah krusial terkait pengelolaan keuangan di KKT. Menurutnya beban tersebut bermula dari kesalahan perencanaan keuangan Pemda KKT. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama dengan badan anggaran (Banggar) APBD menentukan besaran sumber penerimaan daerah yang tidak realistis.
Ini Dugaan KPK
Hal ini antara lain berupa perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak realistis, transfer dana dari pemerintah provinsi jauh diatas potensi penerimaan, serta pos utang daerah yang tidak bisa direalisasikan. “Bagi KPK hal ini mengindikasikan ada praktek yang tidak profesional dalam perencanaan APBD. Kami berharap ini tidak disusupi kepentingan-kepentingan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” katanya.
Sebab menurutnya bagaimana mungkin APBD bisa ditetapkan tanpa memperhitungkan potensi dan sumber penerimaan. “Jangan-jangan belanja sudah ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan sumber pendanaannya. Kalau demikian, perilaku ini perlu didalami lebih lanjut, jangan-jangan mengarah pada bagi-bagi proyek agar semua senang. Apalagi ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir sebelum Pj Bupati ditunjuk,” tegas Dian.
Kerisauan KPK ini karena beban utang Pemda KKT telah menyebabkan belanja untuk kepentingan layanan publik menjadi terhambat.
Sementara itu, PJ Bupati KKT Daniel E. Indey menegaskan permasalahan defisit anggaran yang terjadi menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh dia selama masa jabatannya.
“Di tahun 2023 kami mencoba menekan defisit APBD maksimal 2,5 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi perhatian utama TAPD bersama-sama dengan tim banggar DPRD,” katanya. (MAN)