“Bulan Maret sudah kami surati semua daerah agar segera ajukan tiga nama. Penjabat gubernur kami yang usulkan, kami sudah pantau, dari 600 sekian itu kami pantau,” sambung penjabat Gubernur Sulawesi Barat ini.
Akmal menerangkan, Kemendagri akan menunjuk penjabat bupati dan wali kota apabila tak ada usulan dari gubernur.
Gubernur Maluku Protes
Dia bercerita, Gubernur Maluku Murad Ismail sempat protes karena usulannya tak diterima Kemendagri.
“Sumsel yang terlambat ya memang mengusulkan. Cuma kayak Maluku, dia baru mengusulkan tanggal 9 Mei, nyampe di kita 9 Mei. Sudah diputuskan. Saya lihat suratnya diprotes,” ujarnya.
“Bapak mengusulkan di kami tanggal berapa? (Dia bilang) surat kami tanggal 25. Tapi kami menerimanya 9 Mei, kami punya buktinya, nih. Di surat saya katakan tanggal 30 Mei sebelum berakhirnya masa jabatan sudah harus sampai kepada kami,” tambah Akmal.
Dia menekankan, banyak proses penunjukan yang Penjabat yang harus dilakukan Kemendagri. Sebab itu, dia menegaskan gubernur yang terlambat mengusulkan penjabat bupati-wali kota tak akan ditunggu.
“Kami, kan, harus melakukan profiling, semua pemda paling lama 22 April itu harus selesai. Ternyata ada beberapa yang belum yaitu Maluku, Sumsel, Papua. Satu lagi saya lupa. Itu ada 25 kabupaten/kota. Itu ada empat yang terlambat,” urainya.
“Ini untuk yang Mei ini habis masa jabatannya. Masa kami harus tunggu-tunggu dia? Kalau mobil harus berangkat, ya, berangkat. Nanti kita cari penumpang di jalanan. Kita serahkan kewenangan presiden. Tidak ada yang usulkan, kami yang usulkan,” pungkas dia. (ADI/KPC)