Realisasi APBD Maluku
Berdasarkan Perda Maluku Nomor 17 Tahun 2019, tentang APBD tahun anggaran 2020 dan Perda Nomor 9 tahun 2020, tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, pendapatan daerah dianggarkan Rp 3,059 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 3,045 triliun atau 99,57 persen.
Pendapatan daerah tersebut, lanjut Murad bersumber dari PAD Rp 545,752 miliar, pendapatan dana perimbangan Rp 2,498 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 1,207 miliar.
Pada komponen belanja daerah dianggarkan Rp 3,890 triliun, terealisir sampai akhir tahun Rp 3,008 triliun atau 77,32 persen.
Realisasi belanja daerah tersebut, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 2,096 triliun, belanja modal Rp 591,452 miliar, belanja tak terduga Rp 93,681 miliar dan belanja transfer Rp 227,238 miliar.
Selanjutnya terhadap pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah, dianggarkan Rp 863,926 miliar dan terealisir Rp 338,326 miliar atau 39,16 persen.
“Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp 32,800 miliar terealisasi sampai akhir tahun anggaran Rp 32,775 miliar atau 99,92 persen,” ujar Murad.
Murad melanjutkan, terkait hal tersebut, bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, diperoleh pembiayaan netto Rp 305,551 miliar.
Dengan demikian, secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 3,045 triliun.
Jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 3,008 triliun, maka dihasilkan surplus APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 37.776.594.792.
Surplus APBD tersebut, bila ditambahkan dengan pembiayaan netto Rp 305,551 miliar, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 343.328.072.884.
“Selanjutnya, neraca Pemprov Maluku, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah provinsi per 31 desember 2020, yang terdiri atas total aset sebesar Rp 5,799 triliun, total kewajiban Rp 294,698 miliar dan total ekuitas,” kata Murad. (MMS/ANA)