banner 728x250

Gubernur Maluku Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

  • Bagikan
Gubernur Maluku Murad Ismail. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Maluku Tahun Anggaran 2020.

Pertanggungjawaban ini disampaikan gubernur secara virtual dari kediamannya dalam rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (22/7/2021).

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Melkianus Sairdekut didampingi Wakil Ketua DPRD Rasyad Effendi Latuconsina dan Azis Sangkala.

Rapat paripurna dihadiri sejumlah anggota DPRD dari empat komisi. Dalam sambutannya, Murad mengatakan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Murad, laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2020, merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemda atas penggunaan keuangan daerah, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

“Hal ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran,” kata Murad.

Dia menjelaskan, secara umum tujuan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari tiga aspek, yakni menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan, yang bermanfaat bagi para pengguna, dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi suatu sumber daya.

Kedua, mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dalam rangka menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasional yang berkelanjutan serta risiko ketidakpastian yang terkait.

Ketiga, menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi, apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran,” jelasnya.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, karena selama tahun 2019 dan 2020, Pemprov meraih WTP dari BPK RI,” kata Murad.

  • Bagikan