Jokowi juga menyampaikan situasi global yang terjadi saat ini perlu sikapi para gubernur. Yakni soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. “Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0. Dan kekacauan karena pandemi juga urusan yang namanya perang,” katanya.
Akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia. “Harga minyak dunia naik dua kali lipat. Belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” tukas Jokowi.
Kelola APBD di Masa Pandemi
Karena itu, Jokowi meminta para gubernur menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD, bapak/ibu ubah semuanya tidak seperti waktu normal. Jangan business as usual APBD harus bisa kita create sesuaikan. Kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” tegasnya.
Jokowi juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan IKN ke Nusantara. “Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu. Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau. PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” jelasnya.
Dia menginginkan melalui IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dan fasilitas berstandar internasional. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS dan perguruan tinggi internasional. Sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh. Kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silahkan,” kata dia. (ADI)