Lucky juga mengingatkan bahwa paripurna LKPJ di DPRD Maluku adalah paripurna pertama yang dilaksanakan secara langsung karena menilai situasi Covid-19 memungkinkan untuk itu.
“Sebelumnya semua paripurna dilakukan secara virtual dan gubernur selalu hadir dan menyampaikan sambutan atau pidato. Kecuali ada tugas luar daerah Wagub yang ditugaskan untuk wakili beliau. Sehingga apa yang disampaikan ketua Fraksi Golkar dianggap biasa saja. Beda kalau tidak ada yang mewakili gubernur,” kata politisi PDIP.
Ancaman Anos Yeremias, tidak ikut dalam pembahasan LKPJ, menurutnya itu hak Fraksi Golkar. ”Mau ikut atau tidak, dengan adanya delapan fraksi di DPRD Maluku jika Fraksi Golkar tidak ikut, pembahasan LKPJ tetap jalan. Dan rekomendasi akan dibuat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau tidak ikut yang rugi Partai Golkar sendiri,” sebutnya.
Meki begitu dia yakin perwakilan Fraksi Golkar akan ikut dalam panitia kerja pembahasan LKPJ. ”Fraksi Golkar adalah perpanjangan tangan dari DPD Partai Golkar. Tugas fraksi adalah membawa sikap politik partai di lembaga legislatif. Jadi kalau tidak ikut ya rugi sendiri,” tegas Lucky. (ADI)