TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna di DPRD MBD, Selasa (28/6/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay bersama Wakil Ketua I Ever Mose dan Wakil Ketua II Wiliam B.O.E Kahjoru.
Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten MBD telah disampaikan kepada ketua DPRD dan Bupati MBD.
Pemkab MBD kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau tiga kali berturut-turut. Opini WTP mengandung makna bahwa laporan keuangan Pemkab MBD tahun 2021 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan.
Bupati menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah MBD yang disampaikan telah diaudit oleh BPK. Laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk Raperda telah memenuhi aspek normatif kepatuhan dan kewajaran.
Karena itu diyakini telah memenuhi standar akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Puji syukur kepada Tuhan atas upaya sungguh-sungguh dan kerja keras kita, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tercepat atau yang paling pertama selesai di Maluku. Dan meraih opinin WTP. Predikat yang sudah tiga kali berturut-turut disandang ini sudah sepatutnya kita syukuri dan patut kita banggakan,” kata bupati.
Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Namun hal ini lanjut bupati, jangan membuat terlena dan puas karena setiap tahun tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah. “Untuk itu semestinya kita tetap menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan baik,” pesannya.
Bupati Benyamin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah membangun kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah daerah.
Pimpinan dan anggota DPRD MBD yang telah bekerja keras sejak pembentukan atas pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK oleh Pansus DPRD MBD. Telah memberikan kontribusi, membahas dan menyempurnakan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD MBD tahun anggaran 2021 demi pelayanan masyarakat dan pembangunan MBD.