AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
HMI mendesak pemerintah meninjau ulang rencana tersebut. Tuntutan itu disuarakan ketika mendatangi Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang, Ambon, Kamis (1/9/2022).
Geruduk gedung parlemen, HMI datang dengan sejumlah tuntutan. Mulai dari penolakan wacana kenaikkan BBM, lapak PKL dan bencana banjir yang menerjang kota Ambon dan sekitarnya.
Mereka protes rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Aktivis HMI menegaskan, kenaikan harga BBM akan berdampak, khususnya bagi masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi Covid-19.
“Masyarakat kecil akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” tegas demonstran dalam orasinya.
Masyarakat sudah terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng dan meroketnya harga telur. Dan kini harus terbebani dengan kenaikan harga BBM.
Menurut HMI, kenaikan harga BBM akan memunculkan dampak domino. “Harga BBM bersubsidi naik, harga kebutuhan pokok secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” tegasnya.
HMI mendesak DPRD Maluku agar aspirasi yang disampaikan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Demonstran kembali menegaskan, masyarakat menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. ”Harga BBM naik sudah pasti terjadi krisis ekonomi di tengah masyarakat. UMKM sangat terdampak ketika BBM naik,” kecam mereka.
Soroti Lapak PKL
HMI juga menyoroti masalah pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Mardika. Untuk menjalankan aktivitas ekonomi, PKL dibebani membeli lapak yang disiapkan Pemerintah Kota Ambon.
“Hidup PKL sudah susah, jangan lagi dibuat lebih susah oleh aturan Pemkot Ambon. Ini kebijakan yang tidak pro kepentingan masyarakat kecil (PKL) karena biaya lapak begitu mahal,” kritik pendemo.
HMI juga meminta DPRD Maluku serius menangani banjir karena luapan sungai Sakula pada Juli 2022 lalu. Diduga luapan air terjadi akibat tumpukan sedimen galian C di sungai Sakula.
Dinas Lingkungan Hidup Maluku dituding sengaja membiarkan perusahaan bebas beroperasi galian C. Akibatnya hujan deras yang mengguyur Kota Ambon dan sekitarnya menyebabkan sungai Sakula di desa Hattu, kecamatan Leihitu Barat, Maluku Tengah meluap. Luapan air sungai menutup badan jalan di wilayah itu.
Bencana banjir juga memutus akses transportasi sejumlah desa seperti desa Hattu, Alang dan Liliboy di kecamatan Leihitu Barat, kabupaten Maluku Tengah menuju bandara Pattimura dan pusat kota Ambon.
Menanggapi aspirasi HMI, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut menerima perwakilan pendemo di ruang Komisi I. Melkianus didampingi anggota DPRD Maluku Temy Oersipuny, Turaya Samal, Halimun Saulatu, Rovik Afifudin, Mumin Refra dan Sekretaris DPRD Maluku yang juga Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena.