“Kementerian berharap ada konektivitas yang jelas. Karena itu dibutuhkan satu peta besar yang menjadi pegangan bersama agar pembangunan benar-benar terintegrasi,” kata Halimun.
Ia berharap agenda rapat dan pengawasan terpadu tersebut dapat segera dijadwalkan. Dengan demikian, kompetensi, usulan, dan komitmen pembangunan dapat disatukan dalam kerangka kerja bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Kalau ini dijalankan, pengawasan tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi kerja utama kolaborasi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya. (RED)