AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Empat komisi di DPRD Provinsi Maluku, memulai pengawasan realisasi program dan kegiatan yang didanai APBN, APBD dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran 2025 di sejumlah kabupaten dan kota.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku, misalnya mengusulkan agar agenda pengawasan lapangan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten dan kota di Maluku.
Pengawasan dinilai tidak boleh bersifat simbolik, melainkan harus mampu memetakan persoalan pembangunan secara menyeluruh.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu mengatakan keterlibatan kepala Dinas PU penting agar DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan program pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dikerjakan oleh balai-balai teknis pemerintah pusat.
“Sering kali Balai bekerja, tetapi menyisakan persoalan di daerah. Pemerintah kabupaten dan kota tidak selalu punya ruang yang cukup untuk menyuarakan masalah itu. Di situlah DPRD harus hadir mengawal,” kata Halimun, Selasa (3/2/2026).
Sebelum pengawasan lapangan dilakukan, DPRD perlu mengagendakan rapat bersama seluruh kepala Dinas PU kabupaten dan kota. Rapat tersebut diperlukan untuk menelusuri asal-usul usulan program, pembagian kewenangan, serta dampak pekerjaan terhadap masyarakat.
Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan sejumlah proyek yang bukan berasal dari usulan daerah, namun pelaksanaannya justru menimbulkan masalah, seperti banjir. “Ini harus menjadi catatan. Saat pengawasan dilakukan, semua pihak harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang sudah dikerjakan,” ujarnya.
Pemerintah provinsi perlu membuka ruang koordinasi yang lebih transparan agar data hubungan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan bersama. Selama ini, perbedaan perencanaan antarlevel pemerintahan kerap memicu tumpang tindih program pembangunan.
DPRD Maluku juga menyoroti pentingnya penyusunan peta konektivitas pembangunan untuk menyelaraskan program kabupaten, provinsi, dan proyek yang dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.