AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat koordinasi dengan mitra untuk pengawasan proyek di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Rakor digelar setelah Komisi III melakukan pengawasan realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber pembiayaan lainnya tahun anggaran 2022.
Empat kabupaten dan kota yang telah didatangi Komisi III untuk pengawasan tahap pertama adalah Kepulauan Tanimbar, Aru, Seram Bagian Timur dan Tual. Sementara MBD yang masuk tahap pertama pengawasan Komisi yang membidangi infrastruktur dan keuangan itu akan meninjau langsung program dan kegiatan mitra dalam waktu dekat.
Rakor Komisi III menghadirkan Dinas PUPR Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPJN, BWS Maluku dan mitra terkait lainya. Rakor digelar di ruang rapat paripurna DPRD Maluku.
“Karena masih tersisa pengawasan tahap pertama di kabupaten MBD, Komisi fokus melakukan koordinasi dengan mitra untuk rapat bersama proyek yang dibiayai APBD provinsi maupun APBN,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Frangkois Orno, Kamis (9/3/2023).
Sejumlah pengerjaan jalan dan jembatan di Pulau Masela, Pulau Babar dan tempat lain di MBD. Tercatat enam ruas jalan berstatus jalan nasional dikerjakan BPJN. ”karena itu perlu dilakukan koordinasi agar pengawasan berjalan efektif,” kata politisi PDIP ini.
BPJN tidak menghadiri undangan Rakor. ”BPJN tidak hadir dalam rapat koordinasi dan diundang lagi agar bisa dipastikan berapa besar anggaran 2022 untuk penanganan jalan nasional maupun jembatan di MBD. Proyek jalan dan jembatan berada di Pulau Wetar, Pulau Kisar, Leti, Moa, Pulau Marsela dan Pulau Babar,” sebutnya.
Pengawasan di Aru, Tual, SBT, dan KKT, Komisi III belum melakukan evaluasi menyeluruh terkait kinerja setiap mitra dalam mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai APBN maupun APBD tahun anggaran 2022. ”Sudah ada kesepakatan nanti setelah selesai pengawasan tahap pertama akan dilakukan evaluasi kinerja,” kata Orno. (ADI)