Bukan sebaliknya, dengan kekuasaan yang dimiliki berbuat seenaknya demi kepentingan diri dan kelompok. Ujungnya, aparatur menjadi korban pimpinan jika tidak patuh.
“Ini tidak boleh dibiarkan dan perlu ada perubahan. Sebagus apapun visi dan misi kita, kalau tidak dimulai dengan pembenahan birokrasi pemerintahan, itu menjadi percuma. Sebab penjabaran visi dan misi kepala daerah akan tertuang dalam kegiatan dan program melalui proses penganggaran,” jelas mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.
JAR melanjutkan, jika birokrasi lebih banyak diintervensi karena kepentingan keluarga maupun kelompok, sudah tentu program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dirancang tidak akan terwujud sesuai target.
“Komitmen saya bersinergi bersama DPRD dan seluruh stakeholder mengelola pemerintahan dan membangun Maluku menjadi lebih baik,” pungkas JAR. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News