Untuk itu, masing-masing pemangku kepentingan di pusat dan daerah didorong dapat menyusun program kegiatan lintas kementerian dan daerah sehingga PKSN Saumlaki dapat diwujudkan sesuai dengan fungsinya.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan memberikan masukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat, demi percepatan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah relatif sulit dijangkau dan terisolir” kata Petrus.
Forum tersebut untuk membahas arah pengembangan PKSN Saumlaki berbasis potensi unggulan daerah untuk mencapai fungsi secara umum, yakni sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga serta sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
PKSN juga ditargetkan menjadi simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perekonomian di kawasan sekitarnya. (ANT/RED)