AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ratusan guru honorer madrasah dari berbagai sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku menggelar unjuk rasa di kantor Kementerian Agama di Piru, Kamis (25/9/2025).
Mereka mendesak pemerintah menyiapkan kuota khusus kepada guru honorer madrasah swasta yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Dalam aksi tersebut, para guru honorer juga mempertanyakan sistem seleksi PPPK yang mereka nilai tidak transparan dan merugikan guru honorer madrasah. “Kami meminta pemerintah menyediakan kuota khusus bagi guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi PPPK,” tegas koordinator aksi La Daka menyampaikan orasinya.
Menurut pendemo peran guru honorer madrasah swasta dalam memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa hingga di wilayah terpencil tak perlu diragukan lagi. Namun kontribusi yang telah disumbangkan belum diapresiasi dan mendapat perhatian serius pemerintah. “Kami juga berperan mencerdaskan anak bangsa di daerah tapi mengapa kami selalu dianaktirikan,” protes pendemo lain, Askar.
Mereka meminta pemerintah memperlakukan guru honorer madrasah swasta di wilayah SBB secara adil. Sebab banyak dari mereka yang telah mengabdikan diri untuk memajukan dunia pendidikan selama bertahun-tahun, tetapi nasib mereka diabaikan pemerintah.
Pendemo juga mendesak pemerintah memperlakukan mereka dan berlaku adil seperti guru-guru honorer yang mengabdi di bawah Kementerian Pendidikan. “Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi tidak diperhatikan nasibnya. Kami guru honorer madrasah swasta berhak untuk diangkat sebagai PPPK sama seperti guru di bawah Kementerian Pendidikan, jangan anak tirikan kami,” teriak pendemo.
Dalam aksi itu pendemo mengungkapkan kekecewaan mereka karena banyak dari mereka yang mengikuti seleksi tidak diangkat menjadi PPPK. Mereka mendesak pemerintah berlaku adil dalam membuat kebijakan bagi para guru honorer swasta. “Kami juga mempertanyakan keterbukaan dalam seleksi PPPK, mengapa kami diperlakukan tidak adil,” kecam mereka.