MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah kepala Puskesmas.
Di ruang sidang utama DPRD Malteng, mereka mengeluhkan berbagai hal. Kepala Puskesmas Sepa, Liang dan Hattu mengeluhkan belum mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Kepala Puskesmas Sepa Nuraida Sahubawa menuturkan untuk menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan, pihaknya membutuhkan dana operasional guna memaksimalkan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Namun terhitung Maret 2022, dia dan tenaga kesehatan Puskesmas hanya bekerja mandiri menggunakan biaya pribadi untuk melakukan pelayanan kesehatan di Negeri Sepa.
“Puskesmas Sepa terigestrasi 12 Maret 2022, jadi masih terbilang baru dan baru beroperasi tanpa biaya operasional. Kita mandiri tanpa biaya operasional,” kata Nuraida kepada Komisi IV DPRD Malteng, Senin (4/9/2023).
Dia mengatakan, empat kepala dusun di Desa Sepa berkeinginan agar puskesmas membangun pondok Bersalin Desa (Polindes) di masing-masing Dusun. Antara lain, Dusun Wamanesi, Tawane-wane, Huameteno dan Simalouw. “Empat dusun ini kemarin saat rembuk stunting di desa, kepala-kepala dusunnya hadir dan mereka menyarankan kepada saya agar dibuat satu polindes karena di sana itu sulit,” jelas Nuraida.
“Saya juga ingin kesana cuma begitulah, dibatasi oleh pendanaan. Bayangkan sehari-hari untuk pasien saja, kertas kertas kita beli sendiri,” sambungnya.
Nuraida berharap Pemkab Malteng menambah lagi petugas baik perawat maupun petugas medis lainnya termasuk dokter. “Karena masih baru, SDM kita juga masih kurang. Puskesmas Sepa cuma 10 pegawai,” ujarnya. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News