DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan berjalan sesuai jadwal.
“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku.
Ia menambahkan, melalui penyusunan DIM, DPRD ingin memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah, terutama menyangkut distribusi belanja agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku. (RED)



